Erna Lisa Halaby Sampaikan Aspirasi ke Komisi IX DPR RI, Usulkan Dukungan Relokasi Puskesmas Landasan Ulin

0
IMG-20261013-WA0001

BANJARBARUEMAS.INFO — Pemerintah Kota Banjarbaru mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk relokasi dan pembangunan gedung baru Puskesmas Landasan Ulin. Aspirasi tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (12/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Lisa memaparkan kondisi pelayanan kesehatan, capaian program, tantangan, serta sejumlah kebutuhan daerah yang memerlukan perhatian pemerintah pusat. Selain infrastruktur kesehatan, paparan juga mencakup penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.

Lisa hadir didampingi sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini.

Permohonan dukungan relokasi Puskesmas Landasan Ulin menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan Pemko Banjarbaru. Pemerintah daerah berharap Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dapat mendukung rencana pemindahan puskesmas ke lokasi baru, termasuk bantuan pembangunan gedung di lokasi tersebut.

Dukungan itu diperlukan untuk menunjang ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku. Rencana tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sarana pelayanan kesehatan di Kota Banjarbaru.

Selain infrastruktur, Lisa memaparkan sejumlah aspek pelayanan kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan kesehatan gratis, capaian imunisasi, pencegahan dan penanganan stunting, serta pengendalian penyakit.

Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari pembahasan, bersama kebutuhan penguatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai aspek tersebut berkaitan dengan upaya menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Pemko Banjarbaru turut menyampaikan upaya penanganan dampak kesehatan akibat karhutla. Persoalan ini menjadi perhatian karena kebakaran lahan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan meningkatkan kebutuhan pelayanan medis.

Di sisi lain, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga masuk dalam materi paparan. Program tersebut menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah.

Dalam penyelenggaraan JKN, sejumlah persoalan yang disampaikan meliputi pemutakhiran data peserta penerima bantuan iuran, mekanisme kepesertaan, serta peningkatan kualitas pembiayaan dan pelayanan kesehatan.

Pemutakhiran data diperlukan untuk mendukung ketepatan sasaran bantuan, sedangkan pembenahan mekanisme kepesertaan dan pembiayaan menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan jaminan kesehatan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Pada bidang ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, paparan mencakup kondisi ketenagakerjaan daerah, termasuk tingkat pengangguran terbuka dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas kesempatan kerja dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat pekerja. Pemerintah daerah memerlukan dukungan kebijakan serta koordinasi lintas pemerintahan untuk mendorong pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan sekaligus membahas pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan oleh DPR RI.

Pemko Banjarbaru berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah ke depan, terutama terkait dukungan pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru.(rfi)

Tinggalkan Balasan