Pemko Banjarbaru Perkuat Pengendalian Inflasi dan Dukung PBG Gratis bagi MBR

0
WhatsApp Image 2026-10-20 at 07.59.34

Foto : Plt Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian menyampaikan paparan dalam Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Program Tiga Juta Rumah yang diikuti Pemko Banjarbaru secara daring, Senin (19/10/2026). Rakor membahas pengendalian inflasi serta dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, termasuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR.

BANJARBARUEMAS.INFO — Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendukung percepatan Program Nasional 3 Juta Rumah, khususnya kebijakan pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya tersebut menjadi bagian dari pembahasan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Pemerintah Kota Banjarbaru, Senin (19/10/2026). Mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setdako Banjarbaru Marhain Rahman mengikuti rapat dari Aula Tri Sakti, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. Selain membahas perkembangan inflasi dan upaya pengendalian harga pangan, rapat juga mengevaluasi penanganan inflasi periode September 2026, perkembangan inflasi kabupaten/kota Triwulan II 2026, serta dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah.

Dalam pembahasan inflasi, Tomsi menyoroti kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah kabupaten/kota berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri menyiapkan lima tim yang akan turun langsung ke daerah untuk memantau perkembangan harga sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Pemantauan akan difokuskan pada daerah yang mengalami kenaikan harga cabai dan sebelumnya telah menerima dukungan dari Kementerian Pertanian, seperti bibit, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya.

Menurut Tomsi, pemantauan langsung di pasar diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran aktual mengenai kondisi harga di lapangan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” kata Tomsi, Senin (19/10/2026).

Setiap tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta mengevaluasi efektivitas bantuan yang telah diberikan.

Selain pengendalian inflasi, rapat juga memberikan perhatian terhadap dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah. Salah satu fokusnya adalah percepatan implementasi pembebasan PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Teddy Paul H Siagian menyampaikan bahwa implementasi program tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Nomor 1649/KPTS/M/2026 dan Nomor 600.10-1017 Tahun 2026 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam evaluasi implementasi PBG dan BPHTB, tercatat sebanyak 509 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) telah mengatur pembebasan PBG dan BPHTB. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap SKB terkait percepatan Program 3 Juta Rumah.

Ke depan, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PBG dan BPHTB gratis di seluruh Indonesia.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah benar-benar berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Dalam SKB tersebut, Menteri PKP menetapkan zonasi wilayah, besaran penghasilan, serta kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyesuaikan serta menetapkan Perkada mengenai pembebasan BPHTB bagi MBR dan pembebasan retribusi PBG bagi MBR maupun pengembang atau pelaku pembangunan perumahan MBR.

Kebijakan pembebasan BPHTB juga berlaku untuk kepemilikan rumah pertama. Fasilitas tersebut dapat diberikan meskipun konsumen membeli rumah di luar daerah asal atau berbeda dengan alamat yang tercantum dalam e-KTP.

Selain pembebasan biaya, pemerintah juga menekankan percepatan pelayanan. Penerbitan PBG bagi MBR ditargetkan maksimal 10 hari sejak seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Pemerintah daerah juga diminta melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, kebijakan PBG dan BPHTB gratis tidak hanya menyangkut pembebasan biaya. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memberikan kepastian pelayanan, mempercepat proses administrasi, dan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak.

Berdasarkan data SIMBG PUPR dan Pusdatin Kementerian PKP periode November 2024 hingga Oktober 2026, capaian PBG gratis bagi MBR menunjukkan peningkatan.

Pada Oktober 2025, tercatat sekitar 205.002 unit. Angka tersebut meningkat hingga mencapai 388.123 unit pada Oktober 2026.

Dari keseluruhan capaian tersebut, terdapat 23.599 izin yang tersebar di 347 kabupaten/kota pada 37 provinsi.

Berdasarkan sebaran provinsi, capaian terbesar berada di Jawa Barat sebanyak 59.119 unit. Selanjutnya Sulawesi Selatan 42.118 unit, Sumatera Selatan 30.864 unit, dan Jawa Timur 24.258 unit.

Kementerian PKP menetapkan target pembebasan PBG bagi MBR pada 2026 sebanyak 206.954 unit. Hingga Oktober 2026, capaian telah mencapai 183.121 unit.

Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program telah mendekati target yang ditetapkan. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai penting agar implementasi pembebasan PBG dapat terus dipercepat.

Dengan semakin cepatnya pelaksanaan program, semakin banyak pula masyarakat berpenghasilan rendah yang diharapkan memperoleh kemudahan dalam pembangunan maupun kepemilikan hunian yang layak.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru juga melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Di antaranya Inspektorat, Bapperida, BPKAD, BPPRD, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Kesehatan, serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarbaru.

Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarbaru memperkuat pemantauan perkembangan harga komoditas, menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mencermati dukungan yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan program strategis nasional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Melalui koordinasi tersebut, Pemko Banjarbaru diharapkan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat pengendalian inflasi, serta mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak berhenti pada regulasi, tetapi dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Banjarbaru.(rif)

Tinggalkan Balasan