Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Prabowo Dorong Akses Keuangan untuk Kesejahteraan

0
WhatsApp Image 2026-10-23 at 05.46.26

Foto : Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengabadikan momen bersama Bupati Mimika Johannes Rettob di sela Rakornas TPAKD 2026 yang berlangsung di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

BANJARBARUEMAS.INFO — Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum nasional tersebut membahas penguatan akses keuangan masyarakat dan pembiayaan produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Rakornas TPAKD 2026 diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri dengan tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut menghadiri kegiatan tersebut. Prabowo tiba sekitar pukul 14.00 WIB dan disambut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, pimpinan industri jasa keuangan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program TPAKD dari berbagai daerah di Indonesia.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, kehadiran Wali Kota Erna Lisa Halaby dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk mengikuti arah kebijakan nasional terkait perluasan akses keuangan. Kebijakan ini mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan pembiayaan produktif, serta penguatan peran lembaga keuangan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian TPAKD yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tutur Prabowo.

Menurut Prabowo, keberadaan TPAKD merupakan bagian penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah sesuai potensi masing-masing wilayah.

“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat, ya. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, kebijakan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang. Pembiayaan tersebut diarahkan kepada petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

552 TPAKD Terbentuk di Indonesia

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, TPAKD mendukung Asta Cita Pemerintah serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.

“Dan hari ini Bapak, kami menyelenggarakan Rakornas TPAKD. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Sebanyak 552 TPAKD tersebut mencakup seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

TPAKD menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menyusun program akses keuangan sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Friderica mengatakan kerja sama pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah telah menghasilkan berbagai program pembiayaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Hasilnya sangat nyata bisa kita lihat di sini bahwa beberapa program unggulan kita, Bapak, yaitu adalah program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur,” kata Friderica.

Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) tercatat telah menyalurkan sekitar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas mencapai Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.

Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga telah mencapai 59,36 juta rekening atau sekitar 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.

Adapun program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal, sekaligus mendukung penyaluran bantuan pemerintah.

Pembiayaan Rp53,15 Triliun

Perluasan akses pembiayaan juga terlihat dari penyaluran kredit atau pembiayaan produktif selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Dalam periode tersebut, kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur.

Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.

Dalam Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan kepada perwakilan penerima manfaat program TPAKD.

OJK juga mencatat hingga 2026 telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa.

Program tersebut mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan atau business matching, pendampingan usaha, serta pemasaran produk unggulan perdesaan.

Pelaksanaan program EKI telah menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.

Prabowo Resmikan DNKK

Dalam rangkaian Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Pembentukan DNKK menandai perubahan orientasi kebijakan nasional dari sekadar memperluas inklusi keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.

DNKK diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui tiga indikator, yakni ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan menghadapi guncangan, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.

Presiden Prabowo memimpin langsung DNKK. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi Ketua Harian, sedangkan OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi Wakil Ketua Harian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK merupakan bagian dari penyempurnaan strategi nasional.

Menurut Airlangga, perubahan tersebut menandai pergeseran perhatian pemerintah dari indikator kepemilikan rekening menuju kondisi kesejahteraan keuangan keluarga.

Keluarga, kata Airlangga, merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat sehingga perlu menjadi salah satu fokus utama kebijakan peningkatan kesejahteraan.

Tito: Perhatian Presiden Penting bagi Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran OJK dalam mengoordinasikan percepatan akses keuangan di daerah melalui TPAKD.

Tito menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam Rakornas menunjukkan perhatian pemerintah terhadap agenda perluasan akses keuangan masyarakat.

“Bapak Presiden berkenan hadir langsung di acara ini di tengah kesibukan beliau. Artinya memberikan perhatian yang sangat penting kepada program ini untuk percepatan akses keuangan daerah,” ujar Tito.

Pemerintah juga berkomitmen melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi pembangunan daerah.

Relevansi bagi Banjarbaru

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, forum nasional tersebut memberikan gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan Wali Kota Erna Lisa Halaby juga menjadi ruang untuk mengikuti perkembangan program yang dapat menjadi referensi dalam memperkuat koordinasi TPAKD di tingkat daerah.

Koordinasi bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, Bank Indonesia, dan perangkat daerah terkait diperlukan agar akses pembiayaan dapat semakin menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Terutama pelaku UMKM dan kelompok usaha produktif, akses tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyaluran kredit, tetapi mampu mendorong pengembangan usaha, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan terbentuknya 552 TPAKD di seluruh Indonesia dan hadirnya DNKK, pemerintah kini mendorong agar perluasan akses keuangan tidak hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang masuk ke sistem keuangan formal, tetapi juga dari sejauh mana akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.(rfi)

Tinggalkan Balasan