Sekda Banjarbaru Ikuti Rakor Inflasi, Harga Cabai Rawit Jadi Sorotan

0
WhatsApp Image 2026-10-27 at 09.16.52

Foto : Pemerintah memantau perkembangan harga cabai rawit di Kota Banjarbaru yang dalam data Kemendagri tercatat 154,39 persen di atas batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) hingga minggu keempat Oktober 2026.

BANJARBARUEMAS.INFO — Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang menyoroti perkembangan harga sejumlah komoditas pangan, termasuk cabai rawit di Kota Banjarbaru, Senin (26/10/2026).

Sirajoni mengikuti rakor secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Tamu Wali Kota Banjarbaru, mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby. Ia didampingi jajaran perwakilan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Rakor tingkat nasional tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta diikuti perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia.

Pembahasan difokuskan pada perkembangan inflasi daerah, pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH), serta komoditas pangan yang menjadi pemicu kenaikan harga.

Dalam paparan pemerintah pusat disebutkan, hingga minggu keempat Oktober 2026 terdapat 269 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH cabai rawit.

Kota Banjarbaru tercatat mengalami perubahan IPH cabai rawit sebesar +60,35 persen dibandingkan September 2026. Dalam pemantauan tersebut, rata-rata harga konsumen cabai rawit Banjarbaru tercatat Rp45.000 per kilogram.

Angka tersebut tercatat 154,39 persen di atas batas atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang digunakan dalam pemantauan harga pangan pemerintah.

Sementara itu, pemantauan Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan harga cabai rawit di tingkat daerah masih bergerak fluktuatif sepanjang Oktober.

Harga tercatat Rp106.700 per kilogram pada 5 Oktober 2026 dan meningkat menjadi Rp118.300 per kilogram pada 13 Oktober. Setelah itu, harga turun menjadi Rp88.300 per kilogram pada 24 Oktober dan kembali tercatat Rp91.700 per kilogram pada 25 Oktober 2026.

Perbedaan angka tersebut perlu dilihat berdasarkan periode dan dasar pengukurannya. Data Kemendagri menunjukkan kondisi dalam kerangka pemantauan nasional, sedangkan data Pemko Banjarbaru menggambarkan pergerakan harga pada pemantauan daerah selama Oktober.

Meski menggunakan basis pemantauan yang berbeda, perkembangan tersebut menunjukkan cabai rawit masih menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi Banjarbaru.

Tomsi Tohir menekankan pentingnya pemerintah daerah aktif memantau kondisi harga dan pasokan secara langsung di lapangan. Menurut dia, langkah cepat diperlukan ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Tingkat inflasi selalu kita jaga. Harga bahan pokok ini adalah hal yang utama, sebab menyangkut seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Tomsi.

Pemerintah daerah dengan tekanan harga tinggi juga didorong memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan.

Di Banjarbaru, upaya pengendalian harga dilakukan melalui pemantauan pasar sekaligus intervensi pangan. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru di halaman Kantor DKP3, Rabu (21/10/2026).

Dalam GPM tersebut, cabai menjadi salah satu komoditas yang mendapatkan subsidi. Masyarakat dapat membeli cabai dengan harga Rp5.000 per bungkus, dengan isi 200 gram atau 2 ons.

DKP3 menyediakan 200 kilogram cabai rawit atau 1.000 bungkus. Sementara cabai besar tersedia sebanyak 196 kilogram atau 980 bungkus. Kedua jenis cabai tersebut dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus setelah mendapatkan subsidi.

GPM digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS), sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarbaru menjaga keterjangkauan harga pangan, membantu daya beli masyarakat, dan mengendalikan inflasi daerah.

Sirajoni yang membuka kegiatan tersebut mewakili Wali Kota Banjarbaru mengatakan penyediaan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

“Program ini tentunya kita tujukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi kebutuhan pangan yang murah serta berkualitas bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ujar Sirajoni.

Pelaksana Tugas Kepala DKP3 Kota Banjarbaru Wiwien Robiaty mengatakan GPM bersubsidi juga diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau.

Menurut Wiwien, kekeringan dapat memengaruhi hasil produksi pertanian. Penurunan hasil panen kemudian berpotensi mengurangi pasokan dan mendorong kenaikan harga sejumlah bahan pangan.

“Gerakan Pangan Murah bersubsidi ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan musim kemarau sehingga bahan pangan sedikit mengalami kenaikan harga karena penurunan hasil panen,” kata Wiwien.

Ia mengatakan GPM juga menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau.

“Kami berharap masyarakat terbantu dengan GPM ini, mudah mendapatkannya dengan harga di bawah pasar,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan pemantauan pemerintah, potensi pasokan cabai rawit di Banjarbaru diproyeksikan masih mencukupi dengan potensi surplus sekitar 40,38 ton.

Kondisi tersebut menunjukkan tantangan pengendalian harga tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga distribusi dan pembentukan harga hingga tingkat konsumen.

Karena itu, Pemko Banjarbaru terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia sekaligus mencegah tekanan harga berlanjut.

Selain cabai rawit, pemerintah pusat juga memantau perkembangan harga beras. Hingga minggu keempat Oktober 2026, terdapat 138 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras untuk seluruh kualitas.

Rakor pengendalian inflasi tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan strategis mengenai penataan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengendalian harga pangan menjadi perhatian pemerintah karena perubahan harga komoditas berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Melalui pemantauan harga, penguatan pasokan, dan intervensi pangan seperti Gerakan Pangan Murah, Pemko Banjarbaru berupaya menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus menekan tekanan inflasi di daerah.(rfi)

`

Tinggalkan Balasan