Pemeriksaan BPK Semester II 2026, Pemko Banjarbaru Ikuti Entry Meeting
Foto : Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni berdiskusi dengan Kepala Bapperida Kota Banjarbaru Rahmah Khairita saat mengikuti Zoom Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2026 di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (26/10/2026).
BANJARBARUEMAS.INFO – Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti Zoom Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Semester II Tahun 2026 dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (26/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, didampingi Inspektur Kota Banjarbaru yang juga selaku Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bapperida, Kepala DPUPR, Kepala Disdik, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Banjarbaru.
Entry meeting menjadi tahapan awal pemeriksaan untuk menyamakan pemahaman mengenai tujuan, sasaran, serta ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
Melalui forum tersebut, Pemko Banjarbaru menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan secara kooperatif, transparan, dan profesional di seluruh jajaran perangkat daerah.
Pemeriksaan kinerja dan DTT Semester II Tahun 2026 merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemeriksaan kinerja tidak hanya melihat aspek administrasi, tetapi juga menilai sejauh mana pelaksanaan program dan belanja pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan Dinansyah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas penyelenggaraan entry meeting tersebut.
Menurut Dinansyah, pertemuan awal penting untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh entitas pemeriksaan mengenai pelaksanaan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2026.
Pada semester ini, Pemprov Kalsel menjadi objek empat pemeriksaan kinerja. Keempatnya meliputi dukungan pemerintah daerah terhadap ketahanan energi nasional, peran daerah dalam produksi dan keterjangkauan pangan pada komoditas sawit dan minyak goreng, pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Menengah, serta penyediaan layanan air minum.
Pemeriksaan penyediaan layanan air minum turut melibatkan Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru, dan PT Air Minum Intan Banjar.
Dinansyah mengatakan pemeriksaan kinerja diperlukan untuk memastikan program dan belanja pemerintah tidak berhenti pada pemenuhan aspek administrasi, tetapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan kinerja mengukur sejauh mana belanja daerah benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemprov Kalsel telah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 13 kali berturut-turut. Namun, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan publik.
Menurutnya, empat tema pemeriksaan pada semester ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari ketersediaan energi, keterjangkauan harga minyak goreng, pembiayaan pendidikan, hingga akses terhadap air minum.
Karena itu, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki pelaksanaan program yang sedang berjalan.
“Kami memandang pemeriksaan ini sebagai masukan yang berguna. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki program-program pemerintah agar semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dinansyah juga meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta badan usaha milik daerah yang menjadi objek pemeriksaan agar bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Setiap entitas juga diminta menunjuk petugas penghubung yang memahami substansi pemeriksaan dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Hal itu diperlukan agar penyampaian dokumen dan koordinasi dengan tim pemeriksa dapat berjalan lebih efektif.
Bagi Pemko Banjarbaru, pelaksanaan entry meeting menjadi bagian dari upaya mengawal tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dukungan terhadap proses pemeriksaan tersebut juga sejalan dengan perwujudan visi Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.(rif)
