Rakor Perangkat Daerah Banjarbaru, Wali Kota Lisa Tekankan Prioritas Anggaran dan Pencegahan Bencana
BANJARBARUEMAS.INFO – Pemerintah Kota Banjarbaru meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Penentuan prioritas anggaran serta penguatan langkah pencegahan bencana juga menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah, Selasa (6/10/2026).
Rakor berlangsung di Aula Gawi Sabarataan dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Sirajoni yang mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby. Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni menyampaikan sejumlah arahan Wali Kota kepada pimpinan perangkat daerah.
Wali Kota meminta perangkat daerah lebih cepat memahami setiap perubahan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah. Pemahaman tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan pelayanan masyarakat tidak terkendala aturan yang telah berubah.
“Kalau ada perubahan aturan, kita harus segera memahami dan mengetahuinya. Jangan sampai dalam mengaplikasikan kegiatan di wilayah, kita justru terbentur atau ketinggalan dengan aturan yang sudah berubah,” ujar Sirajoni.
Peraturan daerah yang sudah tidak relevan juga diminta untuk ditinjau kembali agar kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, perangkat daerah juga diminta memperketat penentuan skala prioritas. Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat harus didahulukan, sedangkan kegiatan yang bersifat sekunder dapat ditunda.
“Anggaran kegiatan kita terbatas. Jadi perlu dikoreksi benar-benar mana yang primer dan menjadi prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau yang sekunder, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu,” katanya.
Pengelolaan Sampah Jadi Perhatian
Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu pembahasan dalam rakor, khususnya persiapan menghadapi penilaian Adipura 2026.
Pengelolaan sampah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebersihan lingkungan. Tata kelola, sarana prasarana, hingga penanganan sampah sejak dari sumber juga perlu diperkuat.
Dalam persiapan Adipura, sisa makanan menjadi komponen terbesar sampah di Banjarbaru. Karena itu, pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber menjadi salah satu langkah yang perlu mendapat perhatian.
Rakor juga membahas kedisiplinan ASN dan Non-ASN, pengawasan bangunan yang berpotensi melanggar tata ruang, serta penanganan pengangguran terbuka.
Perangkat daerah diminta mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam upaya mengatasi persoalan tersebut.
Sementara itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarbaru. Langkah preventif diminta diperkuat, terutama pada kawasan yang memiliki potensi kerawanan.
“Dalam hal bencana, kita jangan tiba masa tiba akal. Pencegahan harus dipikirkan sejak awal, bukan setelah terjadi,” tegas Sirajoni.
Rakor pimpinan perangkat daerah tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada dua lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.(rfi)
