Pemko Banjarbaru Perkuat Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Anggaran Jadi Fokus
foto: Asisten II Pemko Banjarbaru, H. Marhain Rahman, bersama jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Banjarbaru Tahun 2026 di Aula Kantor DP3APMP2KB, Senin (12/10/2026).(rfi)
BANJARBARUEMAS.INFO – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah melalui koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas data, serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Langkah ini bertujuan memastikan perempuan maupun laki-laki memperoleh kesempatan dan manfaat pembangunan secara adil.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kota Banjarbaru Tahun 2026 yang dibuka Asisten II Pemko Banjarbaru, H. Marhain Rahman, mewakili Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, di Aula Kantor DP3APMP2KB Kota Banjarbaru, Senin (12/10/2026).
Marhain menyampaikan bahwa kolaborasi antarperangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi perempuan maupun laki-laki.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang disampaikannya, pengarusutamaan gender juga ditekankan sebagai pendekatan untuk memastikan kebijakan pembangunan memperhatikan kebutuhan, kondisi, dan tantangan yang dihadapi masyarakat.
Perspektif gender perlu diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Dengan demikian, program pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Untuk mendukung penerapannya, anggota Pokja PUG didorong memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas data dan analisis gender, serta menindaklanjuti hasil evaluasi melalui langkah konkret. Setiap perangkat daerah diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar pengarusutamaan gender terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan.
Pelaksanaan PUG di Kota Banjarbaru memiliki landasan kelembagaan melalui Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 100.3.3.3/284/KUM/2026 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Banjarbaru Tahun 2026. Kebijakan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah beserta aturan pelaksananya.
Salah satu aspek penting dalam penerapan PUG ialah penguatan anggaran responsif gender (ARG). Pendekatan ini mendorong agar perencanaan anggaran daerah mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki, termasuk kesenjangan yang perlu ditangani melalui program pemerintah.
Dokumen Gender Budget Statement (GBS) dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara alokasi anggaran, program pembangunan, dan upaya mengatasi kesenjangan gender. Karena itu, data terpilah dan analisis gender yang memadai diperlukan agar kebijakan lebih tepat sasaran serta manfaat program dapat dievaluasi.
Penguatan kesetaraan gender di Banjarbaru sebelumnya juga dilakukan melalui Workshop Kesetaraan Gender Tahun 2026 yang digelar DP3APMP2KB pada 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang adil bagi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, hukum, sosial, dan ekonomi.
Penerapan prinsip kesetaraan gender juga membutuhkan keterlibatan unsur kewilayahan, mulai dari kecamatan hingga kelurahan, bersama Tim Penggerak PKK. Pelibatan ini dapat mendukung upaya mewujudkan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak serta memperkuat pencegahan kekerasan berbasis gender.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemko Banjarbaru berharap terbangun kesamaan pemahaman dan langkah bersama di antara perangkat daerah. Penguatan koordinasi, kualitas data, analisis, dan tindak lanjut evaluasi diharapkan membuat pengarusutamaan gender semakin terintegrasi dalam pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan Kota Banjarbaru diharapkan semakin inklusif dan berkeadilan, sehingga perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kebijakan serta program pemerintah.(rfi)

