Cegah Penipuan Keuangan, Pemko Banjarbaru Siapkan Petugas Helpdesk IASC di Kecamatan

0

Foto :Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni , menghadiri peluncuran program Banua Waspada Scam dan pelatihan petugas helpdesk IASC tingkat kecamatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026).

IMG-20261014-WA0000

BANJARBARUEMAS.INFO – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat perlindungan masyarakat dari penipuan transaksi keuangan dengan menyiapkan aparatur kecamatan melalui pelatihan petugas helpdesk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Langkah ini menjadi bagian dari program Banua Waspada Scam yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026).

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menghadiri kegiatan tersebut mewakili Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby. Pemko Banjarbaru turut melibatkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dua pegawai dari setiap kecamatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan dan pelatihan petugas helpdesk IASC.

Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan aparatur kecamatan dalam memberikan informasi dan mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melaporkan dugaan penipuan keuangan. Melalui layanan ini, warga diharapkan lebih mudah mengetahui langkah yang perlu dilakukan ketika menjadi korban maupun saat ingin berkonsultasi mengenai modus penipuan.

Urgensi penguatan layanan tersebut tergambar dari data OJK Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 3.314 laporan penipuan tercatat dengan total kerugian mencapai Rp111,17 miliar yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, Dinansyah, mengapresiasi peluncuran program Banua Waspada Scam. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pelaporan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari maraknya penipuan keuangan.

Dinansyah menegaskan, perlindungan keuangan masyarakat perlu menjadi perhatian serius, terlebih ketika daerah juga menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Di tengah tekanan situasi dan kondisi saat ini, masyarakat jangan sampai menanggung beban tambahan karena kehilangan tabungan dan modal usahanya akibat penipuan,” ujar Dinansyah.

Ia menjelaskan, di balik ribuan laporan tersebut terdapat masyarakat yang kehilangan tabungan keluarga, hasil kerja keras, hingga modal untuk melanjutkan usaha. Karena itu, pencegahan penipuan dan perluasan akses pengaduan perlu menjadi bagian penting dari pelayanan publik.

Sebagai landasan pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 500.2.4.3/01705/EKO/2026 tertanggal 26 Agustus 2026. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk layanan helpdesk IASC di tingkat kecamatan.

Menurut Dinansyah, keberadaan petugas helpdesk IASC di kecamatan bertujuan mendekatkan layanan pengaduan kepada masyarakat. Dengan demikian, warga yang menjadi korban penipuan dapat segera memperoleh pendampingan dan mengetahui langkah yang harus dilakukan.

“Helpdesk kecamatan dekatkan layanan, agar laporan scam cepat ditangani,” tuturnya.

Dinansyah, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, juga meminta para bupati dan wali kota segera menunjuk petugas serta mengikutsertakan mereka dalam pelatihan helpdesk IASC. Pembentukan layanan tersebut tidak memerlukan struktur organisasi baru, tetapi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pegawai, sarana, dan meja pelayanan terpadu yang telah tersedia di kecamatan.

Para camat dan petugas helpdesk IASC diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi dan mendampingi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Petugas diminta menjelaskan langkah yang perlu segera diambil, membantu warga menyiapkan bukti yang diperlukan, mengarahkan pelaporan melalui kanal resmi IASC, serta meminta korban menghubungi bank terkait sesegera mungkin.

Selain memperkuat layanan pengaduan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong edukasi publik melalui videotron, media sosial, radio, dan kanal resmi pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh perangkat daerah diminta turut menyebarluaskan informasi mengenai kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan.

Bank Kalsel juga diimbau mempercepat respons terhadap laporan masyarakat, memperkuat penerapan prinsip mengenali nasabah atau Know Your Customer (KYC), serta memanfaatkan jaringan kantor sebagai sarana edukasi keuangan.

Pelaksanaan program akan dipantau secara berkala bersama OJK dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka peluang untuk memperluas layanan helpdesk IASC hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, mengingatkan masyarakat agar proaktif mencari informasi dan berkonsultasi untuk mengenali modus penipuan sebelum menjadi korban.

Menurut Agus, layanan helpdesk IASC di kecamatan tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang telah mengalami penipuan. Masyarakat yang ingin memahami modus kejahatan keuangan juga dapat datang untuk memperoleh informasi dan berkonsultasi.

“Masyarakat yang ingin tahu, bukan cuma yang menjadi korban, sebelum menjadi korban pun kalau ingin menanyakan seperti apa modus-modus kejahatan scam itu berlangsung, bisa datang ke helpdesk kecamatan. Apalagi kalau yang menjadi korban, agar segera melapor, karena golden time itu memang sangat-sangat penting,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, pendampingan pelaporan menjadi langkah awal agar penanganan dapat segera dilakukan. Salah satu upaya yang diharapkan ialah pemblokiran rekening terkait untuk mencegah dana hasil penipuan terus berpindah sebelum proses hukum lebih lanjut.

“Jadi, yang paling pertama kita lakukan adalah mendampingi korban untuk melapor. Dari pelaporan ini, kita harapkan bisa dilakukan tindakan secepatnya, misalnya pemblokiran rekening sehingga aliran dananya tidak berjalan dulu sebelum berbicara mengenai proses pidana. Yang kita pastikan dengan helpdesk ini adalah penyelamatan keuangannya sedini mungkin, secepat mungkin,” pungkasnya.

Mengakhiri sambutannya, Dinansyah menyampaikan pesan kepada para petugas kecamatan agar menjalankan peran mereka secara optimal dalam membantu masyarakat yang menghadapi persoalan penipuan keuangan.

“Bapak dan Ibu adalah tempat pertama yang didatangi warga ketika mereka menjadi korban. Waspada wahini (sekarang), aman salawasan (selamanya),” pesan Gubernur Kalimantan Selatan melalui Dinansyah.

Melalui program Banua Waspada Scam, penguatan layanan helpdesk IASC di tingkat kecamatan diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pendampingan pelaporan. Bagi Pemko Banjarbaru, keterlibatan aparatur kecamatan menjadi bagian dari upaya mendukung perlindungan warga dari risiko penipuan transaksi keuangan.(rfi)

Tinggalkan Balasan