Kepala BGN Persilakan Orang Tua dan Guru Periksa Dapur MBG

0
WhatsApp Image 2026-11-02 at 15.25.43

Foto : Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berinteraksi dengan salah satu siswa saat menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para siswa di SDK St. Arnoldus Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (17/9/2026).

BANJARBARUEMAS.INFO – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk memeriksa langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mengevaluasi kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi dan memperbaiki tata kelola MBG. BGN ingin memastikan setiap tahapan penyelenggaraan program berjalan sesuai standar, mulai dari pengolahan bahan pangan, kebersihan dapur, hingga kualitas dan kandungan gizi menu.

Sudaryono mengatakan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun pengelola SPPG. Orang tua siswa, petugas posyandu, guru, dan kepala sekolah juga diberi ruang untuk melihat langsung proses penyelenggaraan MBG serta menyampaikan temuan apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki.

“Karena MBG sekarang ini ingin melibatkan publik seluas-luasnya. Kita ingin kita diawasi oleh siapa pun seluas-luasnya. Dapur bisa dilihat, dapur bisa dicek oleh orang tua siswa, oleh posyandu, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan sebagainya,” kata Sudaryono, Kamis (29/10/2026).

Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan menjadi mekanisme kontrol langsung terhadap pelaksanaan program. Dengan semakin terbukanya akses pengawasan, BGN dapat memperoleh masukan dari pihak yang berinteraksi langsung dengan penerima manfaat, sekaligus mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurut Sudaryono, penguatan pengawasan menjadi salah satu prioritas sejak dirinya mulai memimpin BGN pada 22 Juli 2026. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada operasional dapur SPPG, tetapi juga mencakup menu makanan, kandungan gizi, serta pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, BGN meluncurkan platform Radar MBG beberapa hari setelah Sudaryono dilantik. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau menu MBG pada hari berjalan, penerima manfaat, kepala dapur yang bertanggung jawab, hingga kandungan gizi makanan.

Selain menyediakan akses informasi, BGN juga memperkuat pengawasan melalui penyediaan saluran pengaduan atau hotline bagi masyarakat. Langkah ini dilengkapi pemanfaatan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di dapur SPPG.

Sudaryono menegaskan, keterlibatan publik harus diikuti tindak lanjut nyata. Setiap laporan, kritik, maupun evaluasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan bagi BGN untuk melakukan pembenahan.

“Manakala keterlibatan publik ini kita buka seluas-luasnya, kami akan follow up dan kami perbaiki,” jelas dia.

Tidak hanya mengandalkan pengawasan masyarakat, BGN juga memperluas koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kepala daerah beserta perangkatnya turut memastikan pemenuhan standar pelaksanaan MBG.

Dalam skema tersebut, kepala daerah didorong melakukan inspeksi mendadak terhadap dapur SPPG. Pemeriksaan mencakup kelayakan fasilitas dapur, pemenuhan standar operasional, hingga kesesuaian kapasitas produksi dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Jadi nanti kepala daerah itu sidak semua dapur di standarnya. Dari standar dapurnya dan kapasitas dapurnya, itu semua dinilai,” kata Sudaryono.

Pengawasan di lapangan tersebut juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. BGN terus memperluas pemasangan CCTV yang terhubung dengan kantor pusat untuk memantau proses pengolahan dan penyajian makanan di dapur SPPG.

Hingga saat ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. Jumlah tersebut akan ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau 300 SPPG. BGN juga menargetkan pemasangan CCTV yang terkoneksi dengan kantor pusat mencapai 5.000 hingga 10.000 SPPG sampai akhir 2026.

Melalui teknologi AI, rekaman CCTV dapat membantu mendeteksi praktik pengolahan makanan yang tidak sesuai standar kebersihan. Contohnya, bahan makanan yang diletakkan langsung di lantai atau petugas yang tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan.

Dengan sistem tersebut, potensi pelanggaran diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan korektif bisa dilakukan sebelum makanan disajikan kepada penerima manfaat.

Sudaryono menjelaskan, koneksi CCTV ke kantor pusat memungkinkan BGN ikut memantau aktivitas dapur, bukan hanya menyerahkan pengawasan kepada pemilik atau pengelola SPPG.

“Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu, kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence,” kata Sudaryono.

Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. BGN juga melakukan evaluasi terhadap regulasi yang belum tersedia maupun ketentuan yang dinilai perlu diperbaiki agar penyelenggaraan program semakin terarah.

Sudaryono menegaskan, pembenahan aturan dan sistem pengawasan tidak akan berhenti pada tahap awal pelaksanaan. BGN berkomitmen melanjutkan perbaikan secara berkelanjutan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Aturan-aturan yang dulu tidak ada, kami adakan. Aturan-aturan yang salah di masa lampau, kami perbaiki. Ini yang kami lakukan selama 100 hari ini dan akan terus kami lakukan,” tegasnya.(rfi)

Tinggalkan Balasan