Pemko Banjarbaru Perketat Pengawasan Dapur MBG, Inspeksi SPPG Dimulai November
Foto : Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mencicipi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama anak-anak PAUD saat mengunjungi KB Cita Anak Bangsa, Kecamatan Cempaka, Jumat (18/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas makanan, kebersihan, dan pemenuhan gizi anak guna mendukung tumbuh kembang optimal serta mencegah stunting.
BANJARBARUEMAS.INFO – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap proses penyediaan makanan memenuhi standar kelayakan operasional, kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Ekonomi dan Keuangan, Muhammad Mirhansyah, dalam kegiatan Zoom Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah, Jumat (30/10/2026).
Mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, Mirhansyah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru.

Sosialisasi secara daring itu diikuti kepala daerah dan perangkat daerah terkait dari seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pengawasan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Daerah. Kebijakan tersebut disosialisasikan melalui kegiatan Kick-Off nasional pada 28 Oktober 2026 dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan optimal.
Menurut Tito, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
“Kami Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan, mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi untuk kesuksesan ini,” terang Tito.
Penegasan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mendukung pelaksanaan program, tetapi juga memastikan seluruh penyelenggaraannya memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mempercepat pembentukan serta mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) MBG di wilayah masing-masing. Satgas melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, hingga inspektorat.
Satgas MBG daerah selanjutnya bertugas melakukan inspeksi langsung terhadap kelayakan operasional dapur SPPG. Pemeriksaan fisik dijadwalkan mulai minggu pertama November 2026.
Dalam pelaksanaannya, terdapat 14 indikator utama yang menjadi objek penilaian. Pemeriksaan mencakup legalitas dokumen, keberadaan dan kompetensi kepala SPPG serta juru masak, sumber air minum dan air untuk memasak, rantai dingin penyimpanan bahan pangan, hingga kelengkapan kompor dan peralatan dapur.
Selain itu, pemeriksaan meliputi sanitasi dasar, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, jenis dan luasan bangunan SPPG, gudang penyimpanan kering dan basah, dokumentasi video alur produksi, serta keberadaan CCTV untuk pengawasan aktivitas dapur.
Rangkaian pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh proses penyediaan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat, berlangsung sesuai standar.
Di Banjarbaru, pengawasan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah kota, termasuk memastikan setiap SPPG memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah mewajibkan seluruh SPPG memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kebijakan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kebersihan lingkungan dapur, pengelolaan limbah, dan keamanan proses produksi juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi penyelenggara.

Komitmen Pemko Banjarbaru dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG sebelumnya telah ditunjukkan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby melalui peninjauan langsung ke satuan pendidikan pada September 2026.
Saat mengunjungi Kelompok Belajar (KB) Cita Anak Bangsa di Jalan H. Mistar Cokrokusumo Nomor 21, Kecamatan Cempaka, Jumat (18/9/2026), Lisa meninjau pelaksanaan program MBG sekaligus memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi aspek kebersihan, kualitas gizi, dan higienitas.
Dalam kesempatan tersebut, Lisa turut makan bersama dan mencicipi menu MBG yang disajikan kepada anak-anak. Ia mengingatkan SPPG agar senantiasa menjaga kualitas masakan karena makanan sehat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Menurut Lisa, program MBG merupakan stimulus tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Namun, pemenuhan kebutuhan gizi utama tetap menjadi tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga.
“Gizi utama tetap bermula dari keluarga. Namun, program MBG ini hadir sebagai intervensi tambahan agar anak-anak terhindar dari ancaman stunting,” katanya.
Selain menekankan pentingnya kualitas makanan, Lisa juga mengajak anak-anak membiasakan diri mengonsumsi makanan sehat setiap hari, terutama sayur dan buah.
“Jangan lupa anak-anak harus rajin makan sayur dan buah ya. Langkah ini penting supaya kalian tumbuh sehat, kuat, makin pintar, dan bebas stunting,” ungkapnya.
Pesan tersebut mempertegas bahwa keberhasilan program MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. SPPG bertanggung jawab menjaga kualitas makanan yang disajikan, sedangkan keluarga tetap memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sehari-hari.
Sementara itu, hasil inspeksi Satgas MBG nantinya menjadi bahan evaluasi dan dasar rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional. Berdasarkan hasil penilaian, SPPG dapat direkomendasikan dalam tiga kategori, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan, disertai alasan dan rekomendasi tindak lanjut.
Selain pemeriksaan dapur, pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi penerima manfaat, khususnya di wilayah perkotaan, melalui penyebaran angket dengan melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah. Hasil inspeksi dan evaluasi tersebut kemudian dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Melalui penguatan pengawasan tersebut, Pemko Banjarbaru berupaya memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan dari sisi distribusi, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan, keamanan pangan, dan kebutuhan gizi anak sebagai penerima manfaat.(rif)
