Sekda Banjarbaru Sampaikan Jawaban Wali Kota atas Tiga Raperda, Penataan Wilayah Ditargetkan 2028
BANJARBARUEMAS.INFO – Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan penataan kecamatan dan kelurahan mulai diimplementasikan pada 2028. Langkah ini disiapkan untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik seiring perkembangan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Target tersebut menjadi salah satu poin penting dalam jawaban Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajoni, yang mewakili Wali Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru Ke-2 Masa Sidang I Tahun 2026–2027, Selasa (3/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru. Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Sirajoni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas koordinasi serta kerja sama dalam pembahasan berbagai kebijakan daerah.
Tiga Raperda yang menjadi pembahasan meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi, dan Olahraga; Raperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah; serta Raperda tentang Penataan Kecamatan dan Kelurahan.
Terkait perubahan aturan izin usaha hiburan umum, rekreasi, dan olahraga, pemerintah kota menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.
Pengaturan kegiatan usaha tersebut harus memperhatikan nilai agama, norma sosial, kearifan lokal, kelestarian lingkungan, serta hak-hak masyarakat. Penataan juga mencakup pengaturan lokasi dan operasional usaha, disertai penguatan pembinaan serta pengawasan.

Sementara itu, Raperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong sistem perizinan yang cepat, transparan, profesional, dan akuntabel. Pemerintah juga berupaya memperkuat fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain memberikan kemudahan dalam proses perizinan, pemerintah daerah juga akan mendorong penyediaan informasi mengenai potensi investasi daerah. Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Banjarbaru.
Adapun Raperda tentang Penataan Kecamatan dan Kelurahan menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan kebutuhan administrasi pemerintahan dengan perkembangan kota.
Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyiapkan kajian dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kemampuan keuangan daerah, kesiapan sarana dan prasarana, kelembagaan, hingga partisipasi masyarakat.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penataan kecamatan dan kelurahan ditargetkan mulai diimplementasikan pada 2028.
Mengakhiri penyampaian jawaban, Wali Kota berharap pembahasan lanjutan ketiga Raperda di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum.
Produk hukum tersebut diharapkan tidak hanya mendukung penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjamin kenyamanan masyarakat.

Selain agenda penyampaian jawaban Wali Kota, rapat paripurna juga dilanjutkan dengan penyampaian perubahan jadwal kegiatan DPRD Kota Banjarbaru serta pengumuman usul pemberhentian Wakil Wali Kota Banjarbaru masa jabatan 2025–2030.
Dalam agenda tersebut, pimpinan sidang mengumumkan usul pemberhentian Wakil Wali Kota Banjarbaru H. Wartono, atas permintaan sendiri.
Pengumuman itu didasarkan pada surat permohonan Wartono tertanggal 13 Agustus 2026 dan surat Wali Kota Banjarbaru tertanggal 14 Oktober 2026 beserta dokumen pendukung.
Sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, usul pemberhentian tersebut selanjutnya diproses melalui DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan guna memperoleh penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.(rif)
