Wali Kota Lisa Halaby Tegaskan Tak Ada Toleransi Narkoba, Seluruh Pegawai Pemko Banjarbaru Jalani Tes Urine

0
WhatsApp Image 2026-11-05 at 07.16.17

Foto : ASN Pemko Banjarbaru mengikuti tes urine NAPZA sebagai bagian dari pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2025 untuk mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari narkoba.

BANJARBARUEMAS.INFO – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru. Menyusul diamankannya dua pegawai oleh kepolisian terkait dugaan kasus narkotika, pemerintah kota langsung memperkuat pengawasan internal melalui pemeriksaan urine terhadap seluruh pegawai.

Lisa membenarkan adanya dua pegawai di lingkungan Pemko Banjarbaru yang terseret kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Informasi penangkapan tersebut mencuat pada Selasa (3/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua pegawai tersebut masing-masing berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Keduanya bertugas di lingkungan Pemko Banjarbaru, masing-masing sebagai petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

“Jadi ulun (saya) juga menerima informasi dan ulun memastikan, ulun membenarkan bahwa ya benar ada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba,” ujar Lisa.

Menanggapi persoalan tersebut, Lisa menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi, terlebih jika melibatkan pegawai pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan publik.

Menurut dia, Pemko Banjarbaru telah menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

“Upaya dari pemerintah Banjarbaru, kita kan ada program P4GN yang ada di Bakesbangpol Kota Banjarbaru. Kita melakukan program itu mendorong kita ini memerangi narkoba secara transparan,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemko Banjarbaru juga telah melakukan tes urine terhadap seluruh pegawai. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan internal sekaligus upaya memastikan lingkungan kerja pemerintahan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

“Hari ini pun kita sudah menindaklanjuti narkoba, kita sudah tes urine semua pegawai,” tambah Lisa.

Penanganan Hukum Diserahkan kepada Kepolisian

Selain proses hukum yang ditangani kepolisian, kedua pegawai tersebut juga berpotensi menghadapi sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian.

Lisa mengatakan, Pemko Banjarbaru menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, pemeriksaan terkait status kepegawaian dan kemungkinan pemberian sanksi administratif akan ditangani Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru.

Penanganan melalui mekanisme kepegawaian tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Perkuat Pencegahan Melalui Program P4GN

Komitmen Wali Kota Lisa dalam memerangi narkotika sebelumnya juga diwujudkan melalui penguatan edukasi dan sinergi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru.

Pada Senin (22/6/2026), Lisa menandatangani buku berjudul Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sekaligus memberikan arahan mengenai tindak lanjut penyebaran informasi dan edukasi P4GN. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru.

Dalam kesempatan itu, Lisa meminta buku pedoman P4GN menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya narkotika.

“Buku pedoman P4GN ini harus segera menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat dalam melakukan sosialisasi serta edukasi mengenai bahaya narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, hingga komunitas masyarakat,” ujarnya.

Buku hasil kolaborasi BNN Kota Banjarbaru dan Pemko Banjarbaru tersebut memuat panduan mengenali jenis narkotika, memahami dampak penyalahgunaannya, mendeteksi gejala sejak dini, hingga langkah pencegahan yang edukatif dan solutif.

Kepala BNN Kota Banjarbaru AKBP Dr. Arif Wahyu Bibitharta saat itu mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Menurut dia, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci untuk mewujudkan Banjarbaru Bersinar atau Bersih dari Narkoba.

Tes Urine Pernah Dilaksanakan pada 2025

Upaya pengawasan melalui pemeriksaan urine juga pernah dilakukan Pemko Banjarbaru pada 2025. Saat itu, tes urine dilaksanakan terhadap pegawai di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai bagian dari program P4GN.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 10 hari, mulai 17 November hingga 2 Desember 2025.

Pelaksanaannya dikoordinasikan Bakesbangpol Kota Banjarbaru dengan dukungan BNN Kota Banjarbaru sebagai pelaksana teknis pemeriksaan serta Dinas Kesehatan yang menyediakan tenaga medis.

Dalam pelaksanaannya, tim gabungan mendatangi setiap SKPD sesuai jadwal. Pegawai menjalani tahapan registrasi, penjelasan teknis, hingga pengambilan sampel urine menggunakan alat uji cepat atau rapid test sesuai prosedur yang ditetapkan.

Kepala Bakesbangpol Banjarbaru Hidayaturrahman ketika itu menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan aparatur pemerintah tetap disiplin, berintegritas, dan bebas dari narkotika.

“P4GN tidak bisa hanya bersifat seremonial. Tes urine ini adalah wujud komitmen pemerintah memastikan ASN dan pegawai non-ASN tetap disiplin, berintegritas, dan bebas dari narkoba,” ujarnya.

Melalui penguatan program P4GN, edukasi bersama BNN, serta pemeriksaan urine pegawai, Pemko Banjarbaru terus mendorong terciptanya lingkungan pemerintahan yang sehat, disiplin, dan bebas narkoba.

Bagi Pemko Banjarbaru, upaya pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas aparatur sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.(rif)

Tinggalkan Balasan