Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Apresiasi Pengembalian Aset Segitiga Emas, Dorong Evaluasi Seluruh Aset Daerah

0
WhatsApp Image 2026-11-09 at 11.46.50

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto, Senin (9/11/2026), menyampaikan apresiasi atas pengembalian aset daerah di kawasan Segitiga Emas Sungai Besar. Ia mendorong Pemko Banjarbaru melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh agar seluruh aset daerah terlindungi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

BANJARBARUEMAS.INFO – Pengembalian lahan milik Pemerintah Kota Banjarbaru di kawasan Segitiga Emas Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Windi Novianto. Keberhasilan tersebut dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi, menertibkan, dan mengamankan seluruh aset agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Windi menyampaikan apresiasi atas langkah Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby yang berhasil mengembalikan penguasaan aset daerah di kawasan tersebut setelah bertahun-tahun ditempati bangunan usaha.

“Saya apresiasi langkah dan keberanian Bu Wali Kota dalam mengembalikan penguasaan aset daerah di kawasan Simpang Empat Sungai Besar yang selama bertahun-tahun ditempati bangunan usaha. Keberhasilan ini menjadi pesan bahwa aset milik daerah harus dikelola secara tertib dan transparan. Kita juga perlu memberikan apresiasi bahwa penertiban ini dilakukan sebagai bentuk penegakan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Windi, Senin (9/11/2026).

Menurut dia, pengembalian aset tersebut tidak boleh berhenti pada penyelesaian satu bidang tanah. Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menjadikannya sebagai titik awal untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh kekayaan milik daerah.

Ia menilai, pendataan aset perlu dilakukan secara cermat, terutama untuk mengetahui aset yang belum dimanfaatkan, status hukumnya, serta potensi penggunaannya. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan skala prioritas pemanfaatan aset, termasuk peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya kira ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset daerah. Jangan sampai kita baru menyadari ada persoalan ketika aset tersebut sudah bertahun-tahun dikuasai pihak lain atau tidak lagi diketahui secara jelas status pemanfaatannya,” ujarnya.

Windi juga menyoroti pentingnya pelaksanaan regulasi pengelolaan barang milik daerah. Menurut dia, Banjarbaru telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025.

“Artinya, dari sisi regulasi kita sudah memiliki landasan hukum untuk mengatur bagaimana aset daerah harus dicatat, dikelola, diamankan, dan dimanfaatkan. Namun, saya kira yang menjadi pekerjaan kita sekarang adalah memastikan regulasi tersebut benar-benar dijalankan secara maksimal,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengetahui secara pasti kondisi, status hukum, dan potensi pemanfaatan setiap aset yang dimiliki. Inventarisasi dan pengamanan perlu dilakukan agar kekayaan daerah tidak kembali menghadapi persoalan penguasaan maupun pemanfaatan.

Dukung Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

Selain mendorong evaluasi menyeluruh, Windi menyatakan DPRD mendukung langkah pemerintah daerah dalam mengamankan aset, termasuk melalui penganggaran kebutuhan sertifikasi tanah, pemasangan tanda batas, pemeliharaan, pemagaran, serta penataan aset lainnya.

Dukungan anggaran tersebut, menurut dia, tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.

“Namun, yang paling penting setelah aset itu kembali adalah bagaimana aset tersebut bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita ingin Banjarbaru tumbuh bukan hanya menjadi kota yang maju secara pembangunan, tetapi juga kota yang memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk hidup lebih nyaman, sehat, dan bahagia,” ungkapnya.

Terkait rencana pemanfaatan lahan Segitiga Emas Sungai Besar sebagai ruang terbuka hijau (RTH), Windi menyatakan dukungannya. Ia berharap perencanaan pembangunan dilakukan secara matang sehingga keberadaan ruang publik tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tentu DPRD akan mendukung rencana tersebut, dengan harapan perencanaannya dilakukan secara matang. Tahun depan dianggarkan pembangunan RTH di lokasi tersebut dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata untuk masyarakat sehingga RTH dapat menjadi ruang kebersamaan, ruang kebahagiaan, dan ruang yang dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengumumkan pengembalian aset pemerintah daerah di kawasan Segitiga Emas Sungai Besar pada 17 Juni 2026. Pengembalian dilakukan melalui pembongkaran mandiri bangunan usaha oleh para pedagang setelah pemerintah melakukan pendekatan secara persuasif.

Lisa menyebut pengembalian tersebut menjadi langkah penting agar aset daerah yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal kembali berada dalam penguasaan pemerintah.

“Alhamdulillah aset milik Pemerintah Kota Banjarbaru di kawasan PM Noor akhirnya dapat dikembalikan kepada pemerintah melalui pembongkaran mandiri yang dilakukan para pedagang. Ini adalah aset daerah yang sudah sangat lama tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Hari ini kita berhasil mengembalikan fungsi aset tersebut untuk kepentingan masyarakat Banjarbaru,” kata Lisa.

Dalam proses penertiban, Lisa meminta jajaran pemerintah mengedepankan pendekatan humanis melalui komunikasi, musyawarah, dan cara-cara persuasif. Menurut dia, penyelesaian persoalan aset tidak semata-mata bertujuan menertibkan lahan, tetapi juga harus dilakukan dengan tetap menghormati masyarakat.

“Saya meminta seluruh jajaran untuk bertindak secara humanis, mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Tujuan kita bukan sekadar menertibkan aset, tetapi menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama dengan cara yang baik dan bermartabat,” ujarnya.

Lisa juga menyampaikan bahwa lahan tersebut direncanakan untuk kepentingan publik, termasuk menghadirkan ruang terbuka hijau dan area publik yang lebih tertata, nyaman, serta dapat dinikmati masyarakat.

“Ke depan lahan ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan publik. Kami ingin menghadirkan ruang terbuka hijau dan area publik yang lebih tertata, lebih nyaman, dan bisa dinikmati seluruh masyarakat. Ini bukan sekadar penertiban aset, tetapi upaya mengembalikan hak masyarakat atas aset daerah yang selama puluhan tahun belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” ucapnya.

Pengembalian lahan Segitiga Emas Sungai Besar menjadi salah satu langkah dalam penataan aset milik Pemerintah Kota Banjarbaru. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aset tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, terlindungi secara fisik, serta dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat.(rif)

Tinggalkan Balasan