Tarmidi, Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru Dukung Langkah Wali Kota Lisa Mitigasi Banjir, Dorong Pembenahan Drainase
Foto : Tarmidi, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby dalam mengantisipasi banjir melalui normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, dan pembersihan drainase. Ia juga mendorong pembenahan saluran air di lingkungan permukiman.
BANJARBARUEMAS.INFO – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Tarmidi, mendukung langkah Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby dalam mengantisipasi banjir menjelang musim penghujan. Menurutnya, upaya normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga pembersihan drainase merupakan langkah pencegahan yang perlu dilakukan sejak dini untuk mengurangi risiko genangan dan memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Namun, Tarmidi mengingatkan, upaya tersebut masih perlu diperkuat melalui pembenahan drainase di lingkungan permukiman, normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Tarmidi menilai langkah Wali Kota Lisa yang melakukan penanganan lebih awal sebelum intensitas hujan meningkat menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak harus menunggu munculnya keluhan warga untuk melakukan penanganan.
“Saya kira ini langkah seorang pemimpin yang mengerti keinginan warganya. Sebelum ada keluhan warga, sudah mengerti apa yang diinginkan masyarakat. Langkah ini juga harus didukung instansi terkait untuk turun langsung ke lapangan agar Banjarbaru terbebas dari banjir,” ujar Tarmidi saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, pendekatan antisipatif tersebut sudah tepat dan harus terus diperjuangkan. Kehadiran pemerintah, menurutnya, tidak hanya dibutuhkan ketika banjir terjadi, tetapi juga melalui upaya pencegahan sebelum masyarakat terdampak.
“Sudah tepat dan harus terus diperjuangkan. Setidaknya langkah ini sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah ada di tengah-tengah warganya,” katanya.
Salah satu langkah konkret yang menjadi perhatian adalah normalisasi sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru. Pengerjaan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya Sungai Rancah di belakang Kompleks Lambung Mangkurat III, Sungai Sumba, Sungai Intan Raya, Sungai Sidodadi, Sungai Lok Udat, Sungai Tekukur, dan Sungai Pembataan, termasuk kawasan Ambulung, Tambak Buluh, serta Tegal Arum.
Normalisasi dilakukan secara manual maupun menggunakan alat berat untuk mengangkat sedimentasi yang berpotensi menghambat aliran air. Selain itu, Dinas PUPR juga melakukan pembersihan 131 titik lubang tangkapan air di sepanjang Jalan Panglima Batur.
Pembersihan tersebut menyasar endapan tanah, pasir, sampah, hingga material lain yang dapat menyumbat saluran dan menyebabkan genangan ketika hujan turun.
Tarmidi menilai berbagai pekerjaan tersebut merupakan bentuk penanganan konkret yang perlu didukung seluruh pemangku kepentingan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pekerjaan fisik pemerintah.
Menurutnya, kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan juga harus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Saluran air yang telah dibersihkan berpotensi kembali tersumbat apabila kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terjadi.
Karena itu, ia mengusulkan agar Pemko menggerakkan program Jumat Bersih secara rutin di seluruh lingkungan pemerintahan hingga tingkat rukun tetangga (RT). Kegiatan tersebut bahkan dapat dikembangkan menjadi lomba kebersihan antar-RT untuk membangun budaya gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
Ia mengusulkan pemenang lomba diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Banjarbaru sehingga dapat menjadi motivasi bagi setiap lingkungan untuk menjaga kebersihan secara berkelanjutan.
“Saya kira perlu digerakkan Jumat Bersih di setiap lingkungan pemerintahan sampai tingkat RT. Kalau perlu diadakan lomba kebersihan RT yang pemenangnya diumumkan saat Hari Jadi Pemko Banjarbaru. Ini pasti membawa dampak lingkungan menjadi bersih, genangan air akibat sampah juga pasti berkurang,” ungkapnya.
Tiga Sekolah Rawan Genangan Jadi Perhatian
Selain normalisasi sungai dan pembenahan drainase perkotaan, persoalan genangan di fasilitas pendidikan juga menjadi perhatian DPRD.
Dinas Pendidikan Banjarbaru sebelumnya mencatat tiga sekolah yang rawan tergenang saat musim penghujan, yakni SDN 1 Landasan Ulin Utara dan SDN 2 Landasan Ulin Barat di Kecamatan Liang Anggang, serta SDN 2 Bangkal di Kecamatan Cempaka.
Ketiga sekolah tersebut memiliki karakteristik persoalan berbeda. Di SDN 1 Landasan Ulin Utara, sistem drainase di depan sekolah tidak berfungsi maksimal, sementara posisi jalan lebih tinggi dibandingkan halaman sekolah.
Kondisi serupa ditemukan di SDN 2 Landasan Ulin Barat yang berada di kawasan rawa dengan sistem drainase yang belum optimal. Adapun SDN 2 Bangkal menghadapi risiko genangan karena lokasinya berdekatan dengan sungai dan posisi Jalan Mistar Cokrokusumo lebih tinggi daripada area sekolah.
Dinas Pendidikan bersama instansi terkait telah melakukan sejumlah langkah pencegahan, mulai dari perbaikan drainase dan pemasangan paving hingga rehabilitasi sungai di sekitar sekolah.
Komisi III DPRD Banjarbaru juga telah turun langsung bersama Dinas PUPR untuk meninjau persoalan genangan di SDN 1 Landasan Ulin Utara.
Tarmidi menilai penanganan infrastruktur dan perbaikan drainase di lingkungan sekolah masih membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berulang karena berkaitan dengan kenyamanan dan kelancaran aktivitas belajar mengajar.
“Untuk saat ini, penanganan infrastruktur dan perbaikan drainase di sekolah belum banyak tersentuh sehingga perlu penanganan yang serius. Tentunya ini menjadi perhatian DPRD Kota Banjarbaru,” tegasnya.
Perda Pelindungan Sungai Perkuat Pengawasan Pembangunan
Di sisi regulasi, Tarmidi menilai pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pelindungan dan Pengelolaan Sungai menjadi instrumen penting dalam menjaga fungsi sungai sekaligus mengendalikan aktivitas pembangunan yang berpotensi mengganggu aliran air.
Regulasi tersebut menjadi landasan dalam upaya pelindungan dan pengelolaan sungai, termasuk pengaturan kawasan sempadan serta pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan penyempitan, pencemaran, maupun penyumbatan aliran sungai.
Tarmidi menegaskan seluruh pihak harus mematuhi ketentuan dalam perda tersebut, termasuk pengembang perumahan dan pelaku usaha yang menghasilkan limbah.
Menurutnya, pertumbuhan kawasan perumahan harus diimbangi dengan penyediaan sistem drainase yang memadai dan pengelolaan lingkungan yang baik. Karena itu, pengawasan sejak proses perizinan menjadi hal penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi kawasan sekitarnya.
“Dengan adanya regulasi ini, semua pihak harus mematuhinya karena di dalamnya ada sanksi. Pengembang tidak bisa lagi sembarangan membangun perumahan karena semuanya sudah diatur dalam perda. Pemko melalui dinas terkait harus ketat dalam memberikan perizinan,” ujarnya.
DPRD Kawal Kesiapan Anggaran dan Penanganan Bencana
Upaya mitigasi banjir juga diperkuat melalui kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Pemko Banjarbaru melalui BPBD telah mengoperasikan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) untuk memantau kenaikan ketinggian air di Sungai Kemuning dan Kecamatan Cempaka.
Selain itu, pemerintah memperkuat kesiapan sarana penanggulangan bencana, termasuk peralatan operasional dan kebutuhan evakuasi. Koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan juga dilakukan untuk menangani persoalan genangan di Jalan Ahmad Yani KM 33,5 kawasan Guntung Payung, yang merupakan ruas jalan nasional.
Dukungan Bantuan Presiden senilai Rp15 miliar turut menjadi bagian dari penguatan kapasitas penanganan bencana di Banjarbaru, dengan dukungan anggaran bagi BPBD dan Dinas PUPR.
Menanggapi berbagai upaya tersebut, Tarmidi menilai koordinasi lintas instansi dan pemanfaatan anggaran sejauh ini sudah berjalan baik. Kendati demikian, DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh program pemerintah dilaksanakan sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat.
“Kita sebagai anggota DPRD tentu mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Sejauh ini koordinasi dan penanganan sudah baik, dari segi anggaran juga sudah dimanfaatkan tepat guna dan tepat sasaran. Tetapi jangan lupa, kita akan tetap menjalankan fungsi kontrol yang melekat pada setiap anggota DPRD,” katanya.
Drainase Permukiman Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Meski mendukung langkah Wali Kota Lisa, Tarmidi mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Kondisi efisiensi keuangan daerah, menurutnya, menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian adalah kondisi drainase di lingkungan permukiman dan kawasan perumahan yang mengalami penyumbatan. Normalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan juga harus terus dilakukan agar kapasitas aliran air tetap terjaga.
Selain pembangunan fisik, edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan perlu dilakukan secara konsisten. Pemerintah kota juga harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang berada di luar kewenangan daerah.
Bagi Tarmidi, mitigasi banjir tidak boleh hanya menjadi kegiatan menjelang musim penghujan. Upaya tersebut harus menjadi agenda pembangunan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, DPRD, instansi teknis, dan masyarakat.
“Apa yang sudah dikerjakan Wali Kota saat ini saya kira perlu kita apresiasi, sudah sangat baik. Tetapi jangan lupa, kita masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di tengah kondisi efisiensi keuangan. Kita masih banyak pekerjaan drainase di lingkungan dan perumahan yang masih mampet, kita harus normalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan, jangan bosan-bosan mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing,” tutup Tarmidi. (rif)
