Wali Kota Erna Lisa Halaby Perkuat Transportasi Banjarbaru, Anggota DPRD Usulkan Feeder Layani Pelajar
Foto : Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan transportasi publik di Kota Banjarbaru. Ia mendorong evaluasi dan optimalisasi Feeder Trans Banjarbaru, termasuk mengkaji pemanfaatan armada untuk membantu kebutuhan transportasi pelajar. Menurutnya, optimalisasi rute dan pemanfaatan armada diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan, efektivitas operasional, serta memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
BANJARBARUEMAS.INFO – Komitmen Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby dalam memperkuat sistem transportasi publik diarahkan pada pembangunan konektivitas wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) 2026–2046, pemerintah memiliki landasan kebijakan untuk mengembangkan sistem transportasi Banjarbaru selama 20 tahun ke depan.
Penguatan kebijakan tersebut mendapat masukan dari Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari. Ia mendorong agar pengembangan transportasi publik diikuti evaluasi efektivitas rute dan pemanfaatan armada, termasuk mengkaji kemungkinan mengoptimalkan Feeder Trans Banjarbaru untuk membantu kebutuhan angkutan pelajar.
Saat dihubungi melalui telepon, Selasa (10/11/2026), Emi mengusulkan agar Pemerintah Kota Banjarbaru mengkaji pemanfaatan armada feeder untuk mengangkut pelajar pada jam keberangkatan sekolah. Setelah menyelesaikan layanan tersebut, kendaraan dapat kembali menjalankan fungsi regulernya melayani masyarakat sesuai rute yang ditetapkan.
Menurutnya, gagasan tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan manfaat armada transportasi yang telah tersedia. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kapasitas kendaraan, keselamatan penumpang, jadwal operasional, serta keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat umum.
“Perlu dilakukan kajian ulang terkait skema rute. Rute-rute yang dipilih harus benar-benar memiliki efektivitas tinggi,” ujar Emi.
Ia menilai penentuan rute angkutan umum perlu memperhatikan kawasan permukiman padat dan pusat aktivitas ekonomi yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi. Dengan begitu, layanan transportasi publik dapat menjangkau lebih banyak warga dan dimanfaatkan secara optimal.
Emi juga menyoroti tingkat keterisian armada feeder yang menurut pengamatannya masih perlu dievaluasi.
“Kalau kita lihat sepintas feeder yang lalu-lalang di jalan, misalnya ada empat atau lima unit, biasanya hanya satu atau dua orang yang mengisi kendaraan tersebut,” katanya.
Selain Feeder Trans Banjarbaru, Emi menilai jangkauan angkutan sekolah yang selama ini dilayani melalui Organda juga belum maksimal. Menurutnya, layanan tersebut baru menjangkau sekitar 30 hingga 40 persen sekolah di Kota Banjarbaru.
“Di satu sisi, angkutan sekolah kita jangkauannya baru bisa melayani sekitar 30 sampai 40 persen dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Banjarbaru, sehingga belum terlalu maksimal,” ungkapnya.
Ia turut menyoroti kondisi armada angkutan sekolah yang dikelola melalui Organda. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengkaji peluang pemanfaatan fasilitas kendaraan feeder untuk mendukung kebutuhan transportasi pelajar, tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai angkutan penghubung masyarakat.
Dari sisi anggaran, Emi menyebut dukungan untuk angkutan sekolah melalui Organda sekitar Rp1,8 miliar. Sementara itu, anggaran Feeder Trans Banjarbaru disebut mencapai sekitar Rp10,5 miliar dari APBD, ditambah sekitar Rp4 miliar melalui APBD Perubahan.
Menurutnya, besarnya dukungan anggaran perlu diimbangi pengawasan dan evaluasi secara berkala. Efektivitas layanan, tingkat keterisian armada, jangkauan rute, serta kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang harus diperhatikan.
Tatralok Jadi Arah Pembangunan Transportasi 20 Tahun
Secara kebijakan, Perda Tatralok yang ditetapkan bersama DPRD dan diundangkan pada 24 September 2026 menjadi pijakan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun sistem transportasi jangka panjang.
Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan kawasan permukiman, penggunaan kendaraan pribadi, serta kebutuhan konektivitas antara pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan wilayah sekitarnya.
Cakupan Tatralok tidak sebatas pengaturan trayek angkutan umum. Kebijakan tersebut juga mencakup pengembangan jaringan jalan, manajemen lalu lintas, angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, perparkiran, angkutan barang, konektivitas menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor, hingga integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).
Dalam kerangka tersebut, angkutan perkotaan sebagai pengumpan atau feeder memiliki peran penting untuk menghubungkan kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat dengan jaringan transportasi utama, termasuk sistem angkutan massal Banjarbakula.
Perda Tatralok menetapkan arah pembangunan secara bertahap dalam empat periode, yakni 2026–2031, 2032–2036, 2037–2041, dan 2042–2046. Pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas pembangunan, kebutuhan transportasi, kemampuan pendanaan daerah, serta perkembangan teknologi. Evaluasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan strategis.
Dalam pengembangan angkutan umum tersebut, Feeder Trans Banjarbaru diarahkan untuk menghubungkan kawasan permukiman, sekolah, kampus, dan pusat aktivitas masyarakat dengan koridor transportasi utama, termasuk layanan Trans Banjarbakula. Konsep ini diharapkan memudahkan masyarakat menjangkau angkutan umum melalui perjalanan awal dan akhir atau first mile dan last mile.
Saat ini, Feeder Trans Banjarbaru beroperasi melalui 11 rute dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Layanan tersebut beroperasi mulai pukul 06.00 hingga 19.00 WITA, dengan jangkauan yang dikembangkan hingga kawasan pendidikan, termasuk Kampus II UIN Antasari di Guntung Manggis.
Selain konektivitas, kebijakan transportasi tersebut juga menempatkan keselamatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keberlanjutan sebagai sasaran pembangunan. Pengembangan trotoar, fasilitas pesepeda, serta perlindungan bagi pengguna jalan yang rentan menjadi bagian dari upaya membangun sistem mobilitas yang lebih ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan implementasi Perda Tatralok tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan armada maupun jumlah rute. Keterhubungan layanan, kemudahan akses, keselamatan perjalanan, tingkat keterisian kendaraan, dan efektivitas penggunaan anggaran juga menjadi indikator penting.(rif)
